JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengkaji kemungkinan pembiayaan pembangunan Jembatan Musi III di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi bagian dari proyek jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung. Itu karena proyek jembatan tersebut mencapai Rp4 trilun.

Kepala Balai Besar Bina Marga Wilayah IV Kementerian PU, Bastiar Sihombing, menyebutkan, dana pembangunan jembatan Musi III Rp4 triliun itu termasuk untuk pembebasan lahannya di kanan-kiri jembatan. ‘’Karena nilainya yang cukup besar, maka Ditjen Bina Marga mengusulkan agar pembangunan jembatan Musi III bisa dimasukan sebagai bagian dari jalan tol,’’ ujarnya di Jakarta, Jumat (20/7).

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto membenarkan pihaknya tengah mengevaluasi kemungkinan pembiayaan pembangunan jembatan Musi III dimasukkan dalam proyek jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung.

‘’Untuk biayanya saat ini masih dalam proses kajian, ada kemungkinan dari pada menggunakan APBN, pembangunan jembatan Musi III diusulkan masuk menjadi bagian dalam jalan tol karena nilai investasinya besar,” ucapnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung sesuai rencana dimulai 2013 nanti. Meski begitu, proyek atas prakarsa Pemda Sumsel bersama Makmore Labuan Ltd (sebuah perusahaan asal Malaysia) dan Prodexim itu sejauh ini belum memiliki kejelasan dokumen proyek, baik terkait studi kelayakan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun proses pembebasan lahan.

‘’Jangan tanya itu (investasi jalan tol) dulu. Studi kelayakannya saja belum ada, lewat jalur mana (pendanaanya) juga masih dievaluasi. Kalau usulan pemrakarsa kan harusnya lengkap,” ujar Djoko.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, Ahmad Ghani Ghazali, menambahkan, kemungkinan realisisasi proyek jalan tol Kayuagungh-Palembang-Betung itu masih cukup panjang. Itu karena evaluasi segala sesuatunya terkait jalan itu belum dilakukan.

‘’Karena seharusnya pembangunan jalan tol itu dieveluasi terlebih dahulu mengenai kemungkinan lokasi yang dilewatinya, berapa jembatan yang akan dilalui, seberapa banyak interchange, serta seberapa besar volume timbunannya,’’ ujarnya.

Kalau evaluasi semuanya itu sudah dilakukan, barulah dilanjutkan dengan proses tender yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)/ ‘’Selain itu  pemrakarsa (Pemda Sumsel) pun harus tetap melakukan proses tender sesuai dengan aturan namun akan mendapatkan hak right to match,’’ katanya.

“Kita masih belum bisa lelang karena semua masih belum lengkap, tanah juga belum banyak yang terbebaskan,’’ katanya. (cr-9/wmc)