‘’Maaf, surat belum dikirimkan, kami lupa," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (20/7). Surat pemanggilan sebetulnya sudah dibuat oleh KPK, tapi penyidik belum sempat mengirimkannya kepada Johnny, dengan alasan terlalu sibuk melakukan penggeledahan terkait kasus Hambalang yang gencar dilakukan pekan ini.

Terkait kasus Pelabuhan Kubangsari, diduga Jhonny mengetahui proyek yang merugikan negara mencapai Rp 11 miliar tersebut. Dia juga disinyalir mengenal Walikota Cilegon non-aktif, Aat Syafaat. “Dia (Jonny, red), diperlukan keterangannya untuk membuka jalan pengusutan kasus itu,” kata Johan. 

Kepada wartawan, Jhonny mengaku tak menyangka dirinya dikaitkan dengan kasus tersebut. “Secara pribadi, saya tak tahu menahu soal kasus itu. Surat panggilannya saja saya tidak terima,” katanya, saat dihubungi lewat sambungan telepon kemarin petang.  

Kasus ini mencuat saat Walikota Cilegon Aat Syafaat meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel. Saat itu, diputuskan tukar guling lahan pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga tersebut. Pemkot Cilegon menyerahkan lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 hektar ke PT Krakatau Steel untuk pembangunan Krakatau Posco.

Gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektar di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon untuk dibangun dermaga. Dalam pembangunan tersebut, KPK mencium adanya indikasi suap dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Walikota Aat.

Pembangunan tiang pancang dermaga itu dikerjakan PT Galih Medan Perkasa (GMP) sebagai pemenang tender. PT GMP dinyatakan sebagai pemenang tender karena mendapat nilai tertinggi dalam evaluasi administrasi, dan teknis terhadap 240 peserta lelang pembangunan Pelabuhan Kubangsari yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

KPK mencurigai ada tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam proyek tersebut. Guna membuktikannya, sejumlah pihak telah diperiksa. Di antaranya, Direktur Utama (Dirut) Krakatau Steel (KS), Fazwar Bujang pada Rabu (9/5) lalu. Fazwar ditanya penyidik KPK seputar proses pembangunan Pelabuhan Kubangsari hingga seputar proses tukar guling lahan Kubangsari. “Spesifik soal proses tukar guling, itu saja,” katanya.

Aat sendiri dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, karena telah menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat pemerintah. Dari proyek tersebut, diperkirakan negara  mengalami kerugian sekitar Rp 11 miliar. (ilo/wmc)